Rekayasa Pengetahuan Pakar Berbasis Aturan untuk Identifikasi Kerusakan Hardware

Penelitian ini bertujuan pengalihan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian dipindahkan lagi ke orang lain (non expert). Teknologi yang mampu mengadopsi proses dan cara pikir manusia yaitu teknologi kecerdasan buatan, salah satunya adalah Sistem Pakar atau Expert System. Dalam melakukan proses rekayasa pengetahuan, pakar dibantu oleh perekayasa sistem (knowledge engineer). Proses rekayasa pengetahuan pakar berbasis aturan untuk identifikasi kerusakan hardware PC terdiri dari merancang, membangun, pengkodean dan pengujian sistem. Sistem ini dibuat dengan menggunakan pemograman Visual Basic 6.0. Basis pengetahuan dan aturan dimasukkan dan disimpan dalam suatu database. Untuk mengontrol mesin inferensi (inference engine) digunakan metode forward chaining dengan teknik breadth first search. Metode ini adalah pendekatan yang dimotori oleh data (data driven).Proses pengujian dilakukan dengan sistem mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemakai atau User. Setiap aturan dan kerusakan akan diuji pada masing-masing simpul dan level, kemudian sistem akan mencari kesimpulan pada knowledge base jenis-jenis kerusakan yang telah dijawab. Dari hasil pengujian ini menunjukkkan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik dan mampu memberikan pemecahan permasalahan atas macam, jenis ciri-ciri dan saran layaknya seorang pakar (expert) dibidangnya dalam memberikan nasehat seputar permasalahan hardware PC

Assessment of Landsat 8 TIRS data capability for the preliminary study of geothermal energy resources in West Sumatra

West Sumatra is one of has big geothermal energy resources potential. Remote sensing technology can have a role in geothermal exploration activity to measure the distribution of land surface temperatures (LST) and predict the geothermal potential area. Main study to obtain the assessment of Landsat 8 TIRS (Landsat`s Thermal Infrared Sensor) data capability for geothermal energy resources estimation. Mono-window algorithms were used to generate the LST maps. Data set was combined with a digital elevation model (DEM) to identify the potential geothermal energy based on the variation in surface temperature. The result that were derived from LST map of West Sumatra shows that ranged from -8.6 C0 to 32.59 C0 and the different temperatures are represented by a graduated pink to brown shading. A calculated result clearly identifies the hot areas in the dataset, which are brown in colour images. Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Solok, and South Solok areas showed the high-temperature value (Brown) in the range of 28.1 C0 to 32.59 C0 color in images which means that they possess high potential for generating thermal energy. In contrast, the temperatures were lower (Pink) in the north-eastern areas and the range distribution was from-8.5 C0 to 5 C0

Analisis Interaksi Wilayah Komoditas Peternakan Di Provinsi Riau

The development of livestock potential is expected to reduce of production and market unbalances. The nature ofRiau Province, requires effective and efficient planning in supporting the market of livestock commodities inter-regions.Knowing patterns of marketing of livestock commodities inter-regions able to increase added value of commodities. Thepurposes this research are: 1) to analyze the flow of livestock commodities marketing inter-region in Riau Province, 2) todetermine the direction of livestock commodities development based commodities marketing. This research was conducted inRiau Province with eleven districts and cities. This study used a model analysis of gravity and entropy models with doubleconstrains. The result showed the distance between regions determine interaction inter-region. The flow of cattle marketing isinfluenced by farmers productivity of origin region. Cattle's production region is directed to Indragiri Hulu, Kampar, RokanHulu and Kuantan Singingi and marketing region to Siak, Bengkalis and Rokan Hilir. The flow of buffalo commoditiesmarketing is more determined by slaughtering in destination region. Buffalo's production is directed to Kampar and KuantanSingingi and marketing to Pekanbaru, Siak, Dumai and Rokan Hilir. The main factors that determine the flow of broilermarketing is population in origin region and consumption of broiler in destination region. Development of Broiler'sproduction region is directed to Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, dan Siak, and marketing region to Bengkalis, Dumai,Indragiri Hilir, and Rokan Hilir. The flow of cattle and buffalo commodities market moves from south to north and Broilermoves from region who were in middle to around it

Technical Efficiency Of Integrated Smallholder Oil Palm With Cattle In Riau Province, Indonesia

The point of the study is to examine the level of technical efficiency of smallholders oil palm plantations that integrate and do not integrate, as well as to identify factors that impact technical inefficiency. This study relied on cross-section data from 300 houses. The technical efficiency value of smallholder oil palm plantations integrated with cattle was measured and compared in this study using the stochastic frontier production function in linear form with the natural logarithm transformation of the Cobb-Douglas production function. Oil palm output is determined by the number of plants, the use of labor outside the home, the usage of pesticides, and the use of labor inside of the family for integrated farmers. Non-integrated farmers, on either hand, are only influenced by the number of plants. On average, integrated farmers achieve 94.49 percent technical efficiency, whereas non-integrated farmers achieve 82.40 percent. The dependent ratio, household size, farmer experience, and extension support do influence technical efficiency in smallholder oil palm plantations that integrat

REKAYASA PENGETAHUAN PAKAR BERBASIS ATURAN UNTUK IDENTIFIKASI KERUSAKAN HARDWARE

Penelitian ini bertujuan  pengalihan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian dipindahkan lagi ke orang lain (non expert). Teknologi yang mampu mengadopsi proses dan cara pikir manusia yaitu teknologi kecerdasan buatan, salah satunya adalah Sistem Pakar atau Expert System. Dalam melakukan proses rekayasa pengetahuan, pakar dibantu oleh perekayasa sistem (knowledge engineer). Proses rekayasa pengetahuan pakar berbasis aturan untuk identifikasi kerusakan hardware PC  terdiri dari merancang, membangun, pengkodean dan pengujian sistem. Sistem ini dibuat dengan menggunakan pemograman Visual Basic 6.0. Basis pengetahuan dan aturan  dimasukkan dan disimpan dalam  suatu database. Untuk mengontrol mesin inferensi (inference engine) digunakan  metode  forward chaining dengan teknik breadth first search. Metode ini adalah pendekatan yang dimotori oleh data (data driven).Proses pengujian dilakukan dengan sistem mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemakai atau User. Setiap aturan dan kerusakan akan diuji pada masing-masing simpul dan  level, kemudian sistem akan mencari kesimpulan pada knowledge base jenis-jenis kerusakan yang telah dijawab. Dari  hasil pengujian ini menunjukkkan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik dan mampu memberikan pemecahan permasalahan atas macam, jenis ciri-ciri dan saran layaknya seorang pakar (expert) dibidangnya dalam memberikan nasehat seputar permasalahan hardware PC

REKAYASA PENGETAHUAN PAKAR BERBASIS ATURAN UNTUK IDENTIFIKASI KERUSAKAN HARDWARE

Penelitian ini bertujuan pengalihan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian dipindahkan lagi ke orang lain (non expert). Teknologi yang mampu mengadopsi proses dan cara pikir manusia yaitu teknologi kecerdasan buatan, salah satunya adalah Sistem Pakar atau Expert System. Dalam melakukan proses rekayasa pengetahuan, pakar dibantu oleh perekayasa sistem (knowledge engineer). Proses rekayasa pengetahuan pakar berbasis aturan untuk identifikasi kerusakan hardware PC terdiri dari merancang, membangun, pengkodean dan pengujian sistem. Sistem ini dibuat dengan menggunakan pemograman Visual Basic 6.0. Basis pengetahuan dan aturan dimasukkan dan disimpan dalam suatu database. Untuk mengontrol mesin inferensi (inference engine) digunakan metode forward chaining dengan teknik breadth first search. Metode ini adalah pendekatan yang dimotori oleh data (data driven).Proses pengujian dilakukan dengan sistem mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemakai atau User. Setiap aturan dan kerusakan akan diuji pada masing-masing simpul dan level, kemudian sistem akan mencari kesimpulan pada knowledge base jenis-jenis kerusakan yang telah dijawab. Dari hasil pengujian ini menunjukkkan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik dan mampu memberikan pemecahan permasalahan atas macam, jenis ciri-ciri dan saran layaknya seorang pakar (expert) dibidangnya dalam memberikan nasehat seputar permasalahan hardware PC

Assessment of Multi-Temporal Image Fusion for Remote Sensing Application

Image fusion and subsequent scene analysis are important for studying Earth surface conditions from remotely sensed imagery. The fusion of the same scene using satellite data taken with different sensors or acquisition times is known as multi-sensor or multi-temporal fusion, respectively. The purpose of this study is to investigate the effects of misalignments　the multi-sensor, multi-temporal fusion process when a pan-sharpened scene is produced from low spatial resolution multispectral (MS) images and a high spatial resolution panchromatic (PAN) image. It is found that the component substitution (CS) fusion method provides better performance than the multi-resolution analysis (MRA) scheme. Quantitative analysis shows that the CS-based method gives a better result in terms of spatial quality (sharpness), whereas the MRA-based method yields better spectral quality, i.e., better color fidelity to the original MS images

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

ABSTRAK Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini merupakan kebijakan Pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Adapun hasil penelitan ini adalah adapun bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap tindak pidana terorisme ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 1. Kompensasi adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut yang pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. 2. Restitusi adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya. 3. Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Selanjutnya ada bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap korban tindak pidana terorisme yaitu : 1. Memulihkan (reparation) kembali kondisi korban pada posisi semula atau paling tidak dapat meringankan beban penderitaan para korban terorisme. 2. Memberikan jaminan perlindungan terhadap korban terorisme. 3. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya yang menjadi korban terorisme. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwasannya bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap korban terorisme ini sudah berjalan cukup baik diantaranya: Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi, dan harus lebih ditingkatkan lagi, agar korban tindak pidana terorisme ini dapat terlindungi hak-haknya apabila mereka nantinya dikehidupan kelak menimbulkan cacat sehingga ada beberapa fungsi atau keadaan dari korban tersebut perlu dibantu oleh pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini juga harus ditegakkan baik itu dalam memulihkan kembali kondisi korban pada sisi semula, memberikan jaminan perlindungan terhadap korban terorisme, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya yang menjadi korban terorisme. Pemerintah dalam hal ini harus membuat Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pengajuan dan pemberian ketiga bentuk hak korban terorisme tersebut. Agar perlindungan hak terhadap korban terorisme tersebut berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003